Selamat datang di JPN - Link
Apa itu JPN-Link?

Tentang JPN-Link

JPN-Link atau JPN Keliling adalah suatu layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) di Kejaksaan Negeri Kota Depok pada bidang Datun kepada pemohon/ stakeholder yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Depok. Dengan adanya aplikasi JPN-Link:

  • Pemohon dapat mengajukan permohonan/ layanan kapanpun dan dimanapun, tanpa dibatasi ruang dan waktu
  • Tidak harus datang ke kantor JPN. JPN akan mendatangi tempat/ kantor pemohon
  • Dan untuk masyarakat, Pelayanan Hukum langsung dilakukan secara online melalui aplikasi
Mekanisme Pelayanan

Tahapan Permohonan JPN-Link

  1. Peserta Melakukan Pendaftaran Online Pada website PTSP, Klik Disini untuk mendaftar sebagai Pemohon
  2. Pemohon melakukan konfirmasi email untuk mengaktifkan akun
  3. Pemohon login kembali ke aplikasi
  4. Pemohon mengupdate identitas Instansi
  5. Pilih jenis layanan yang akan dimohonkan
  6. Masukkan data permohonan sesuai formulir yang tersedia
Jenis Layanan
Definisi
Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan penjelasan tentang masalah hukum perdata dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta.

Siapa bisa menggunakan layanan ini?
Masyarakat, Kementerian/Lembaga/Badan Negara, Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, dan Badan Hukum Lain
Definisi
Tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

Siapa bisa menggunakan layanan ini?
Masyarakat, Kementerian/Lembaga/Badan Negara, Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, dan Badan Hukum Lain
Definisi
Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion/LO) dan/atau pendampingan (Legal Assistance) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI.

Siapa bisa menggunakan layanan ini?
Masyarakat, Kementerian/Lembaga/Badan Negara, Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, dan Badan Hukum Lain
Definisi
Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak hak keperdataan masyarakat, antara lain: pembatalan perkawinan, pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dan pernyataan pailit.

Siapa bisa menggunakan layanan ini?
Masyarakat, Kementerian/Lembaga/Badan Negara, Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, dan Badan Hukum Lain
Definisi
Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Siapa bisa menggunakan layanan ini?
Masyarakat, Kementerian/Lembaga/Badan Negara, Instansi Pemerintah Pusat/ Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah, dan Badan Hukum Lain
Kejaksaan Negeri Depok

Alamat GDC Komplek Perkantoran, Jl. Boulevard Raya, Kota Kembang, Pancoran Mas, Depok, Jatimulya, Kec. Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat 16431
Phone 8888-8888
Email jpnlink.kndepok@gmail.com
Kejaksaan Negeri Depok